Berapa Utang Indonesia Saat Ini? Ini Jawaban Menkeu!

5 menit baca

Berapakah utang yang dimiliki Indonesia saat ini? Pertanyaan ini selalu diajukan oleh banyak kalangan dan dibawa dalam setiap diskursus. Pada tahun 2024, utang Indonesia masih berada dalam kondisi yang diawasi ketat oleh pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Artikel ini akan membahas kondisi utang Indonesia, termasuk komposisi, rasio terhadap PDB, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola utang secara bijaksana.

Komposisi Utang Indonesia per Tahun 2024

Per akhir Februari 2024, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp8.319,22 triliun, meningkat sekitar Rp 66,13 triliun dari posisi akhir Januari yang sebesar Rp8.253,09 triliun. Komposisi utang ini didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan denominasi rupiah sebesar Rp7.336,87 triliun atau sekitar 88,19% dari total utang pemerintah. 

Sementara itu, dilansir Kompas Money, utang dalam bentuk SBN domestik sebesar Rp 5.947,95 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.

Selain SBN, utang pemerintah juga mencakup pinjaman bilateral dan multilateral serta utang dari lembaga keuangan internasional. Pemerintah memastikan bahwa setiap utang yang dilakukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas​​.

Baca Juga: Investasi Publik: Pengertian, Jenis, dan Hambatannya

Rasio Utang terhadap PDB

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Februari 2024 mencapai 39,06%, naik dari 38,75% pada bulan sebelumnya. Meski mengalami peningkatan, rasio ini masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu 60%. Dilansir Bisnis.com, pemerintah juga menetapkan target strategi pengelolaan utang jangka menengah pada kisaran 40% hingga 42,35% dari PDB untuk periode 2023-2026​.

Pada akhir Maret 2024, Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.262,10 triliun, turun dari posisi pada Februari 2024 yang mencapai Rp 8.319,2 triliun. Rasio utang pun terjaga di kisaran 38,79% dari PDB. “Rasio utang terjaga di kisaran 38,79% dari PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, edisi April 2024, Senin (6/5/2024)​​.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio utang pada Maret 2024 tetap berada di bawah batas aman 60% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga lebih baik dari yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023–2026, yang mematok kisaran 40%​​.

Baca Juga: Kenapa Pemerintah Tidak Mencetak Uang untuk Membayar Utang?

Utang Luar Negeri Indonesia

Sementara itu dilansir Bank Indonesia, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia juga mengalami perubahan sepanjang tahun 2024. Pada triwulan I 2024, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dari 408,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2023. Penurunan ini terjadi pada ULN sektor publik maupun swasta. ULN pemerintah turun menjadi 192,2 miliar dolar AS dari 196,6 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya, sementara ULN sektor swasta juga mengalami penurunan yang signifikan​.

Penurunan ULN ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen utang luar negeri, terutama dalam hal diversifikasi sumber pembiayaan dan pemanfaatan utang untuk sektor-sektor yang produktif. Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar keuangan global untuk memastikan stabilitas dan kelancaran pembayaran utang luar negeri​​.

Baca Juga: 20 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Ada Indonesia?

Bagaimana Pemerintah Indonesia Mengelola Utang Negara?

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengelola utang secara efektif, prudent, dan akuntabel. Beberapa langkah yang diambil antara lain menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko dengan melakukan diversifikasi portofolio utang, mengelola timing, tenor, dan mata uang secara hati-hati, serta memastikan pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan utang diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dan prioritas seperti kesehatan dan kegiatan sosial​​.

Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan mengelola utang secara aktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengelola utang dengan cermat dan memilih strategi yang lebih berkelanjutan untuk mengatur kewajiban utangnya. 

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” kata Sri Mulyani​ yang disadur dari Bisnis.com.

Dampak Penurunan Utang

Penurunan nilai utang pemerintah terutama disebabkan berkurangnya pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN). Nilai utang SBN turun menjadi Rp 7.274,95 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.336,87 triliun pada Maret 2024. Namun, utang dari pinjaman meningkat menjadi Rp 987,15 triliun dari Rp 982,35 triliun​.

Kondisi ini dapat memiliki dampak yang kompleks pada ekonomi secara keseluruhan. DIlansir Indonesia.go.id,  Beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Konsolidasi Fiskal: Penurunan utang menandakan konsolidasi fiskal yang baik, terutama jika terjadi karena pengelolaan anggaran yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
2. Stabilitas Makroekonomi: Mengurangi utang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi.
3. Pengurangan Belanja Publik: Penurunan utang seringkali berarti pengurangan belanja pemerintah. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang jika belanja infrastruktur atau layanan publik terpengaruh.
4. Beban Bunga: Pengurangan utang mengurangi beban bunga, tetapi pengurangan yang terlalu agresif dapat menghambat pertumbuhan jika investasi produktif terabaikan.
5. Efek Multiplier: Utang yang digunakan untuk investasi produktif memiliki efek multiplier positif pada pertumbuhan ekonomi. Pengurangan ini harus dikelola dengan hati-hati.

Baca Juga: Apa itu Inflasi? Simak Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya

Apakah Rasio Utang Indonesia akan Terus Menurun?

Rasio utang terhadap PDB adalah salah satu indikator untuk melihat kesehatan ekonomi suatu negara. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Semua langkah ini bertujuan untuk mengendalikan utang dan memperkuat perekonomian.

Dilansir Bisnis.com, Bank Dunia memproyeksikan rasio utang pemerintah akan semakin susut, mencapai 39% pada 2024 dan 38,4% pada 2025. Dalam mengelola utang publik, pemerintah dapat memperhatikan kebijakan fiskal yang terjaga serta memprioritaskan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan pengelolaan portofolio utang secara aktif​​.

Menurut studi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi suatu negara berisiko melambat jika rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Rasio utang Indonesia masih jauh dari ambang batas risiko tersebut.

Jadi, Apa Kesimpulannya?

Utang Indonesia pada tahun 2024 masih berada dalam kondisi yang terkendali meskipun terdapat peningkatan jumlah dan rasio terhadap PDB. Bisa dibilang, Indonesia tidak termasuk ke dalam negara dengan jumlah utang terbesar atau terbanyak di dunia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengelola utang secara prudent dan akuntabel, memastikan utang digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif dan prioritas. Dengan pengelolaan yang baik, utang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, meskipun utang Indonesia meningkat, strategi pengelolaan yang efektif dan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi diharapkan dapat menjaga kondisi utang tetap dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap utang yang diambil memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat​

Baca Juga: Ini Dia 10 Daftar Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia!

Awas Judi Online dan Investasi Bodong! Investasi #TransparanBikinAman Hanya di Bizhare

Seiring makin banyaknya kasus judi online dan investasi bodong di Indonesia, Bizhare, platform securities crowdfunding nomor 1 di Indonesia berkomitmen untuk menjunjung asas transparansi dan keamanan secara end-to-end.

Melalui Bizhare, Anda dapat berinvestasi dalam aneka bisnis franchise dengan lebih percaya diri. Dukungan dari Bizhare dalam menerapkan tips-tips aman bertransaksi online, seperti menggunakan sistem pembayaran yang terverifikasi dan memeriksa track record bisnis, berhasil memberikan kepastian bahwa investasi Anda dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan dijamin terhindar dari risiko penipuan.

Secara rutin, Bizhare juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap bisnis-bisnis tersebut secara berkala. Laporan keuangan tiap bisnis juga selalu diterbitkan tiap bulan agar bisa dipantau oleh para investor.

Hal ini merupakan komitmen Bizhare agar para investor, baik lama maupun baru, bisa terus berinvestasi di Bizhare, karena seperti slogan andalannya, #TransparanBikinAman.

Baca Lengkap: Skema Investasi Bisnis & Pendanaan di Bizhare, Transparan & Aman!

Tak heran, berkat konsistensi Bizhare dalam menjunjung transparansi dan keamanan berinvestasi, Bizhare berhasil mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor SK: 38/D.04/2021 sebagai Penyelenggara Securities Crowdfunding. Artinya, Bizhare beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang ketat.

Bizhare juga sudah mendapatkan Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 dari Société Générale de Surveillance (SGS), auditor independen yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dengan demikian, Bizhare memastikan bahwa data investor aman dan tidak akan bocor. 

Untuk informasi lebih lengkap mengenai #TransparanBikinAman, silakan tekan button di bawah ini.

#TransparanBikinAman Sekarang