24 August 2023
5 menit baca

15 UMR Terendah di Indonesia Berdasarkan Daerahnya di Tahun 2023

5 menit baca

umr terendah indonesia

 

Tingkat Upah Minimum Regional (UMR) merupakan salah satu isu yang selalu menarik perhatian di Indonesia. UMR sendiri merupakan gaji bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha atau pelaku industri kepada karyawan mereka. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mengatur sistem upah yang adil. Berikut ulasan lengkap mengenai daftar tingkat UMR terendah di Indonesia.

 

Sistem Penentuan UMR

 

Dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam dunia kerja, proses penetapan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia dilakukan melalui sebuah sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak.

 

Nah, badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan UMR di setiap daerah Indonesia adalah Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pekerja (serikat buruh), perwakilan pengusaha, dan akademisi. Keberagaman anggota DPD ini memastikan adanya perspektif yang beragam dalam proses penentuan UMR.

 

Di bawah ini adalah alur sistem penentuan dan penetapan UMR yang berlaku di Indonesia. Berikut ulasannya!

 

  • Analisis Kondisi Ekonomi

Langkah pertama dalam menentukan UMR adalah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Analisis ini mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perekonomian setempat.

 

Baca Juga: Peluang Resesi Ekonomi di 2023 dan Solusinya, Indonesia Aman?

 

  • Studi Kebutuhan Hidup

DPD juga melakukan studi tentang tingkat kebutuhan hidup masyarakat di daerah tersebut. Studi ini melibatkan pengumpulan data tentang biaya kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, transportasi, dan pendidikan. Data ini menjadi dasar untuk menentukan tingkat kelayakan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja.

 

  • Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Proses penentuan UMR melibatkan kolaborasi aktif antara anggota DPD. Mereka saling berdiskusi, bertukar pandangan, dan menggali masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan adil bagi pekerja dan pengusaha.

 

  • Evaluasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan UMR. PDRB mencerminkan total nilai tambah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat daerah tersebut. PDRB yang tinggi biasanya akan mendukung kenaikan UMR.

 

  • Pertimbangan Tingkat Inflasi

Inflasi adalah peningkatan umum dan terus-menerus dari harga barang dan jasa. DPD mempertimbangkan tingkat inflasi untuk menyesuaikan besaran UMR agar tetap dapat mencukupi kebutuhan hidup pekerja di tengah kenaikan harga-harga.

 

Baca Juga: Apa itu Inflasi? Simak Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya

 

  • Konsultasi dengan Pihak Terkait

Sebelum penetapan UMR, DPD juga melakukan konsultasi dengan pihak terkait, seperti perwakilan serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah daerah. Konsultasi ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan saran dari berbagai perspektif, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan semua pihak.

 

  • Siklus Penentuan Tahunan

Penetapan UMR dilakukan secara tahunan. Setiap tahun, DPD melakukan proses peninjauan kembali dan pembaruan data untuk menyesuaikan UMR dengan kondisi aktual di tahun tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu.

 

  • Pengumuman dan Implementasi

Setelah melalui semua tahapan proses penentuan, DPD mengumumkan besaran UMR yang ditetapkan untuk daerah tersebut. Pengusaha diwajibkan untuk mengikuti dan membayarkan UMR sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan UMR ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan stabil.

 

  • Monitoring dan Evaluasi

Setelah UMR ditetapkan dan diimplementasikan, DPD juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMR berkontribusi positif terhadap kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi di daerah tersebut.

 

Dalam kesimpulannya, sistem penentuan UMR di Indonesia melibatkan proses yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data. DPD berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan.

 

Baca Juga: Investasi Publik: Pengertian, Jenis, dan Hambatannya

 

Daftar Daerah dengan UMR Terendah di Tahun 2023

 

Berikut adalah daftar daerah di Indonesia dengan UMR terendah, disusun berdasarkan nominal gaji UMR dari yang tertinggi hingga terendah:

 

  • Kabupaten Banjarnegara – Rp2.207.212

Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam daftar daerah dengan tingkat UMR terendah di Indonesia pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp2.207.212. Tingkat kebutuhan hidup yang relatif rendah menjadi salah satu faktor penyebab besaran UMR yang tergolong rendah di daerah ini.

 

  • Kabupaten Wonogiri – Rp2.207.212

Kabupaten Wonogiri juga memiliki UMR sebesar Rp2.207.212, sama dengan Kabupaten Banjarnegara. Faktor ekonomi dan biaya hidup yang terjangkau menjadi pertimbangan dalam penetapan UMR di daerah ini.

 

  • Kabupaten Sragen – Rp2.207.212

Kabupaten Sragen adalah salah satu daerah dengan UMR terendah di tahun 2023, yaitu sebesar Rp2.207.212. Tingkat inflasi yang stabil dan kebutuhan hidup yang relatif murah mempengaruhi besarannya.

 

  • Kota Banjar – Rp2.207.212

Kota Banjar juga termasuk dalam daftar daerah dengan UMR terendah, yaitu sebesar Rp2.207.212. Meskipun begitu, tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini terus menunjukkan tren positif.

 

  • Kabupaten Kuningan – Rp2.207.212

Kabupaten Kuningan memiliki UMR yang sama dengan daerah sekitarnya, yaitu Rp2.207.212. Stabilitas ekonomi daerah ini menjadi salah satu faktor penting dalam menetapkan besaran UMR.

 

  • Kabupaten Rembang – Rp2.207.212

Kabupaten Rembang juga memiliki UMR sebesar Rp2.207.212. Meskipun UMR relatif rendah, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di sini.

 

  • Kabupaten Pangandaran – Rp2.207.212

Kabupaten Pangandaran termasuk dalam daftar daerah dengan UMR terendah, yaitu Rp2.207.212. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di daerah ini mulai menunjukkan perkembangan positif.

 

  • Kabupaten Brebes – Rp2.207.212

Kabupaten Brebes memiliki UMR yang sama dengan beberapa daerah lain di Indonesia, yaitu Rp2.207.212. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk menentukan kenaikan UMR yang sesuai.

 

  • Kabupaten Ciamis – Rp2.207.212

Kabupaten Ciamis juga termasuk dalam daftar daerah dengan UMR terendah, yaitu Rp2.207.212. Kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhan hidup menjadi pertimbangan utama dalam penetapan UMR di sini.

 

  • Kabupaten Temanggung – Rp2.207.212

Kabupaten Temanggung memiliki UMR yang sama dengan daerah sekitarnya, yaitu Rp2.207.212. Proses penetapan UMR di sini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil.

 

  • Jawa Tengah – Rp1.812.935,43

Provinsi Jawa Tengah diklaim sebagai daerah dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Pada tahun 2022, UMP provinsi Jawa Tengah berkisar Rp1.812.935,43. Tingkat UMP yang rendah ini menjadi cerminan dari tingkat kebutuhan hidup yang relatif terjangkau bagi masyarakat di Jawa Tengah.

 

  • Daerah Istimewa Yogyakarta – Rp1.840.915,53

Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan salah satu provinsi dengan UMP terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, UMP DIY sebesar Rp1.840.915,53. Biaya hidup yang tergolong murah membuat Jogja menjadi tempat tinggal yang ramah di kantong.

 

  • Jawa Barat – Rp1.841.487,31

Provinsi Jawa Barat juga termasuk dalam wilayah dengan tingkat UMR terendah di Indonesia. Pada tahun 2022, UMP Jawa Barat adalah Rp1.841.487,31. Meskipun berdekatan dengan Ibu Kota, tingkat UMP yang tidak terlalu tinggi mencerminkan kondisi perekonomian yang stabil.

 

  • Jawa Timur – Rp1.891.567,12

Provinsi Jawa Timur memiliki UMP sebesar Rp1.891.567,12. Tingkat UMP yang rendah di Jawa Timur dapat dihubungkan dengan tingkat kebutuhan hidup dan inflasi yang relatif stabil.

 

Baca Juga: Peran dan Fungsi Konsultan Pajak untuk Bisnis Anda

 

Penetapan UMR dan UMP adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan menjaga kestabilan ekonomi di masing-masing daerah. Dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi besaran gaji tersebut, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak, sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

67548 Reads
Author: Diptyarsa Janardana
365 Suka