Kebijakan Sanering: Pengertian dan Dampaknya bagi Perekonomian

3 menit baca

Kebijakan sanering menjadi topik yang semakin penting dalam percakapan ekonomi global. Sanering merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk mengatasi krisis ekonomi. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu kebijakan sanering, mengapa penting, serta dampaknya pada perekonomian.

Apa itu Kebijakan Sanering?

Kebijakan sanering adalah tindakan mengurangi daya beli masyarakat dengan menurunkan nilai mata uang. Dalam konteks ini, harga-harga barang dan jasa tidak mengalami penurunan sebanding, sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Sementara itu, dilansir laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sanering merupakan pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang.  Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk mengatasi krisis ekonomi seperti kebangkrutan bank, pergeseran mata uang, inflasi yang tinggi, atau resesi ekonomi. 

Tujuan dari kebijakan sanering adalah untuk memulihkan stabilitas ekonomi, mencegah penyebaran krisis, dan meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat. Selain itu, sanering juga mampu mengembalikan kepercayaan investor asing.

Baca Juga: Devaluasi: Pengertian, Jenis, Penyebab, & Contohnya

Sejarah Kebijakan Sanering di Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan tiga kali kebijakan sanering, yaitu pada tahun 1950, 1959, dan 1965. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan saat masa pemerintahan Sukarno pada era Orde Lama, sebagai respons terhadap situasi ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. 

• Kebijakan Sanering 1950

Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan Gunting Syafruddin, sesuai nama Gubernur Bank Indonesia saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Dalam kebijakan ini, uang kertas dengan nilai nominal Rp 5 ke atas dipotong sebesar 50%. 

Kebijakan ini berhasil mengisi kas pemerintah yang kosong setelah masa kemerdekaan, serta mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi. Namun, dampaknya, kebijakan ini juga menciptakan tekanan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari.

• Kebijakan Sanering 1959

Kebijakan ini melibatkan pemotongan nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp50 dan Rp100, sementara simpanan di bank-bank dibekukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, yang pada saat itu mencapai Rp1,5 triliun, serta mengendalikan tingkat inflasi yang mencapai 119%. 

Sayangnya, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan penurunan produksi barang dan jasa. Tak ayal, kebijakan tersebut menimbulkan gejolak ketidakpuasan masyarakat.

• Kebijakan Sanering 1965

Kebijakan ini melibatkan pemotongan nilai uang kertas Rp1.000 menjadi Rp1 dan pembatasan jumlah uang tunai yang boleh dimiliki oleh masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengatasi tingkat inflasi yang sangat tinggi waktu itu yakni 594%, serta untuk menghapuskan utang luar negeri sebesar US$ 2,3 miliar. 

Sayangnya, kebijakan ini ternyata membawa dampak buruk pada perekonomian Indonesia, di mana harga barang terus melonjak dan pengangguran meningkat. Bahkan, inflasi terus naik tak terkendali mencapai 635,5% pada tahun 1966.

Baca Juga: 15 Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia

Dampak Kebijakan Sanering pada Perekonomian

Dampak kebijakan sanering pada perekonomian dapat bervariasi tergantung pada langkah-langkah yang diambil dan situasi ekonomi yang ada. Beberapa dampak umum dari kebijakan sanering meliputi:

• Stabilisasi Mata Uang

Salah satu langkah umum dalam kebijakan sanering adalah intervensi di pasar mata uang. Hal ini bertujuan untuk menghentikan depresiasi mata uang dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan mata uang yang stabil, perdagangan internasional dapat pulih, yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

• Penyelamatan Institusi Keuangan

Kebijakan sanering sering melibatkan penyelamatan bank-bank dan institusi keuangan yang mengalami tekanan finansial. Ini bertujuan untuk mencegah kolapsnya sistem keuangan yang dapat memicu resesi.

• Restrukturisasi Utang 

Pemerintah bisa melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi tekanan utang negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bisa melibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang atau pengurangan suku bunga.

• Pengawasan Lebih Ketat

Kebijakan sanering sering disertai dengan peningkatan pengawasan sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan dan memastikan kepatuhan institusi keuangan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

• Peningkatan Kebijakan Fiskal

Pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi, seperti peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak.

Baca Juga: 10 Urutan Mata Uang Tertinggi di Dunia, Ada Rupiah?

Kebijakan sanering adalah langkah krusial dalam menjawab krisis ekonomi. Dengan tindakan yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan krisis, melindungi masyarakat, dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, perlu diingat bahwa kebijakan sanering bukanlah solusi tanpa risiko, dan harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu kebijakan sanering, mengapa penting, dan dampaknya pada perekonomian, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.