{"id":7810,"date":"2024-03-17T19:10:38","date_gmt":"2024-03-17T12:10:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bizhare.id\/media\/?p=7810"},"modified":"2024-03-17T20:00:19","modified_gmt":"2024-03-17T13:00:19","slug":"pajak-progresif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bizhare.id\/media\/keuangan\/pajak-progresif","title":{"rendered":"Pajak Progresif: Pengertian, Contoh, Cara Menghitungnya"},"content":{"rendered":"<\/span> 4<\/span> menit baca<\/span><\/span>

\"Pajak<\/p>\n

 <\/p>\n

Pajak progresif merupakan salah satu jenis pajak yang dikenal karena tarifnya yang naik seiring dengan meningkatnya penghasilan atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam konteks pajak di Indonesia, pajak progresif umumnya diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam artikel ini, akan dibahas pengertian, contoh, serta cara menghitung pajak progresif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan progresif.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Apa itu Pajak Progresif?<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

Pajak progresif adalah jenis tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dasar pajak. Contoh umumnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Ketika penghasilan seseorang masuk ke dalam kategori yang kena pajak, misalnya lebih dari Rp50 juta dalam satu tahun, tarif PPh progresif akan diterapkan. Ini berarti pajak tidak hanya dipotong dengan tarif PPh terendah, tetapi juga terkena tarif pada lapisan-lapisan PPh yang lebih tinggi.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Selain itu, pajak progresif juga diterapkan pada kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Misalnya, untuk kendaraan bermotor yang didaftarkan atas nama yang sama, alamat yang sama, dan jenis kendaraan yang sama. Jika seseorang memiliki dua sepeda motor atas nama yang sama, maka keduanya akan dikenakan tarif pajak progresif untuk sepeda motor.\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Begitu pula jika dalam satu keluarga terdapat 3-4 unit sepeda motor, meskipun kepemilikannya atas nama yang berbeda, tetapi masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau alamat yang sama, maka sepeda motor kedua-hingga keempat akan dikenakan tarif progresif untuk sepeda motor dan mobil.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Namun, jika seseorang memiliki satu sepeda motor dan satu mobil, meskipun atas nama dan alamat yang sama, selama kendaraan tersebut adalah kendaraan pertama, maka kendaraan tersebut dianggap sebagai kepemilikan pertama dan tidak dikenakan tarif progresif. Adapun kendaraan seperti TNI\/Polri, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga sosial dan keagamaan tidak terkena tarif pajak progresif.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) & Simulasinya<\/b><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Dasar Hukum Pajak Progresif<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

Dasar hukum untuk penerapan pajak progresif di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa tarif pajak kendaraan bermotor dapat diterapkan secara progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya guna mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya dibagi menjadi tiga kategori:<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Kendaraan roda kurang dari empat.<\/span><\/li>\n
  2. Kendaraan roda empat.<\/span><\/li>\n
  3. Kendaraan roda lebih dari empat.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan:<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    \u201cKebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.\u201d<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    Baca Juga: <\/b>Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?<\/b><\/a><\/p>\n

     <\/p>\n

    Tarif Pajak Progresif<\/b><\/h2>\n

     <\/p>\n

    Tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu:<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. Tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor pertama, terendah 1% dan tertinggi 2%.<\/span><\/li>\n
    2. Tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Tarif ini berlaku untuk mobil dan sepeda motor.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Contoh Tarif Pajak Progresif<\/b><\/h2>\n

       <\/p>\n

      Tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor dapat berbeda-beda setiap daerah. Misalnya, tarif yang berlaku di DKI Jakarta dan Jawa Barat akan berbeda.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      Di DKI Jakarta, contoh tarif progresif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n