{"id":7801,"date":"2024-05-15T14:30:42","date_gmt":"2024-05-15T07:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bizhare.id\/media\/?p=7801"},"modified":"2024-05-15T14:34:07","modified_gmt":"2024-05-15T07:34:07","slug":"pajak-pertambahan-nilai-ppn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bizhare.id\/media\/keuangan\/pajak-pertambahan-nilai-ppn","title":{"rendered":"Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?"},"content":{"rendered":"<\/span> 4<\/span> menit baca<\/span><\/span>

\"Pajak<\/p>\n

 <\/p>\n

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen pajak yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. PPN dikenal sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang maupun jasa. Melalui mekanisme ini, PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

PPN<\/b> atau <\/span>Pajak Pertambahan Nilai <\/b>adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN dikenakan atas setiap tahap perpindahan barang dan\/atau jasa dari produsen ke konsumen akhir.\u00a0<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Dasar hukum PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan digunakan untuk pembangunan negara serta penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Baca Juga: <\/b>Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) & Simulasinya<\/b><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

Dilansir situs Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, beberapa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Objek PPN adalah sebagai berikut.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan\/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.<\/span><\/li>\n
  2. Impor BKP dan\/atau pemanfaatan JKP\/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.<\/span><\/li>\n
  3. Ekspor BKP dan\/atau JKP.<\/span><\/li>\n
  4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.<\/span><\/li>\n
  5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Baca Juga: <\/b>Peran dan Fungsi Konsultan Pajak untuk Bisnis Anda<\/b><\/a><\/p>\n

     <\/p>\n

    Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)<\/b><\/h2>\n

     <\/p>\n

    Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditetapkan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1). Berikut adalah poin-poin terkait tarif PPN:<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. Tarif PPN adalah 11% (sebelas persen).<\/span><\/li>\n
    2. Tarif PPN akan naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.<\/span><\/li>\n
    3. Perubahan tarif PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Selain itu, dalam undang-undang yang baru tersebut, disebutkan bahwa barang-barang kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

      Apa Saja yang Tidak Termasuk Objek PPN?<\/b><\/h2>\n

       <\/p>\n

      Dilansir situs Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, berikut adalah barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN:<\/span><\/p>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.<\/span><\/li>\n
      2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai; garam, baik yang beryodium maupun tidak; daging segar; telur; susu; buah-buahan segar; dan sayur-sayuran segar.<\/span><\/li>\n
      3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, kecuali yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.<\/span><\/li>\n
      4. Uang, emas batangan, dan surat berharga seperti saham dan obligasi.<\/span><\/li>\n
      5. Minyak mentah.<\/span><\/li>\n
      6. Gas bumi, kecuali gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.<\/span><\/li>\n
      7. Panas bumi.<\/span><\/li>\n
      8. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit\/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.<\/span><\/li>\n
      9. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        Baca Juga: <\/b>Mengenal Instrumen Investasi, Jangka Waktu, Hingga Jenis-Jenisnya<\/b><\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        Manfaat Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<\/b><\/h2>\n

         <\/p>\n

        Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa manfaat, antara lain:<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n